Aneh, Soal Harga Gas Non Subsidi Mau Naik Minta Tolong Presiden Untuk Mencegahnya Aneh, Soal Harga Gas Non Subsidi Mau Naik Minta Tolong Presiden Untuk Mencegahnya
Jakarta, situsenergy.com PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS, akhirnya menunda niat menaikkan harga gas komersial dan industri. Rencananya , harga baru gas industri akan... Aneh, Soal Harga Gas Non Subsidi Mau Naik Minta Tolong Presiden Untuk Mencegahnya

Jakarta, situsenergy.com

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS, akhirnya menunda niat menaikkan harga gas komersial dan industri.

Rencananya , harga baru gas industri akan mulai berlaku per 1 Oktober 2019.

“Masih kami kaji “ ujar Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Gigih Prakoso.

Sementara, Direktur Komersial PGAS, Dilo Seno Widagdo mengatakan rencana kenaikan harga gas mundur dari jadwal karena terkendala masalah teknis. Namun, Dilo hanya mengatakan usulan kenaikan harga gas masih tetap berlaku, sehingga pelaksanaan  hanya soal waktu.

Menurut Sekretaris Perusahaan PGAS, Rachmat Hutama, harga jual gas PGAS ke pelanggan akhir saat ini berkisar US$ 8 hingga US$ 10 per mmbtu”.

Harga itu terbentuk dari berbagai sumber, baik gas sumur maupun LNG yang harganya jauh lebih tinggi.

Para pengusaha industri yang bernaung di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ,menolak kenaikan harga gas.

Wakil Ketua Komite Industri Hulu dan Petrokimia Kadin, Achmad Widjaja, mengungkapkan rencana kenaikan harga gas industri akan berpengaruh kepada pelaku industri.

Pengusaha pun ingin segera mendapatkan kepastian dan ingin mengadukan hal ini  langsung ke Presiden Joko Widodo.

Kami akan minta presiden campur tangan. Kami akan Istana tanggal 10 Oktober,” ujar Achmad.

Menanggapi hal ini, pengamat energi, Sofyano zakaria, mengatakan : Persoalan jual beli gas industri adalah ranah bisnis ke bisnis . Ini soal kesepakatan antara penjual dan pembeli dan sangatlah aneh jika harus diadukan langsung ke presiden. Aneh,Harga Gas Industry Naik Jika Lapor Presiden. Nanti setiap Hari Presiden kerjanya ngurusi laporan soal harga saja dong.”

Sofyano menambahkah , harga hulu gas di indonesia cukup tinggi dan ini secara bisnis pasti berdampak terhadap PGN selaku BUMN yang menjual gas. Jika Pemerintah atau Presiden ingin ikut campur maka harusnya Presiden memerintahkan agar harga jual di hulu yang diturunkan bukan nya “memaksa “ BUMN PGN tidak mengkoreksi harga jual apalagi gas industri bukanlah barang bersubsidi.

“Sikap Presiden harus jelas dan tegas dan bisa membedakan mana produk subsidi yang jadi kewenangan pemerintah dalam menentukannya dan mana produk non subsidi yang harusnya mengikuti mekanisme pasar. Tidak perlu dikaitkan dengan ketentuan yang sejati nya hanya alat untuk memperjuangkan keinginan pihak tertentu saja” tegas direktur Pusat studi kebijakan Publik – Puskepi itu.

Jika untuk harga produk non subsidi pemerintah ikut campur dalam penetapan harganya maka ini bisa berpengaruh terhadap harga komoditas lain dan ini bisa jadi masalah bagi perekonomian negeri ini, tutup Sofyano. [ebs]

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *