Gugus Tugas Ketahanan Energi Siapkan Kompor Listrik Gantikan LPG Gugus Tugas Ketahanan Energi Siapkan Kompor Listrik Gantikan LPG
Jakarta, situsenergy.com Pemerintah lewat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membentuk Gugus Tugas (Task Force) Ketahanan Energi dan Pemanfaatan Energi sebagaimana diatur... Gugus Tugas Ketahanan Energi Siapkan Kompor Listrik Gantikan LPG

Jakarta, situsenergy.com

Pemerintah lewat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membentuk Gugus Tugas (Task Force) Ketahanan Energi dan Pemanfaatan Energi sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM No.128 K/70/MEM/2020.

Menurut Kepmen tersebut, tugas dari Gugus Tugas  Ketahanan Energi dan Pemanfaatan Energi terdiri dari beberapa kelompok kerja, salah satunya adalah lelompok Kerja Bidang Pengurangan Impor Liquefied Petroleum Gas(LPG).

Kelompok kerja ini bertugas melakukan upaya mengurangi impor LPG dengan melakukan penjabaran konsep program dan pemberian bimbingan pada tahap inisiasi diantaranya untuk program penggunaan kompor listrik dan program penggunaan tabung listrik (talis).

Tidak hanya menginisiasi penjabaran konsep dan pemberian bimbingan untuk program penggunaan listrik dan tabung listrik, kelompok kerja ini juga bertugas mengimplementasi Program Jargas, baik skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pendanaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN), serta program penggunaan briquette (dari batubara) digabung dengan biomass atau  terpisah.

Selain itu, kelompok kerja pengurangan impor elpiji juga melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kajian terkait program penggunaan kompor listrik, program penggunaan tabung listrik (talis) implentasi Program Jargas baik skema KPBU dan pendanaan dengan APBN, program penggunaan DME dari batubara atau dari gas alam serta program penggunaan briquette (batubara) digabung dengan biomass atau biomass terpisah.

Berdasarkan tugas pokok dari kelompok kerja ini, publik pasti menilai pemerintah tengah berupaya untuk mengurangi atau bahkan menghentikan penggunaan elpiji sebagai bahan bakar memasak dan kemungkinan besar menggantikannya dengan kompor listrik atau tabung listrik atau bahkan dengan briquette (batu bara).

Hal ini tentu tidak mudah seperti yang dibayangkan, karena selain butuh waktu untuk merubah mindset para konsumen elpiji, peggunaan listrik sebagai bahan bakar memasak juga bakal merogoh lebih dalam dompet para konsumen.

Selain Kelompok Kerja Bidang Pengurangan Impor LPG, Gugus Tugas (Task Force) Ketahanan Energi dan Pemanfaatan Energi mempunyai kelompok kerja lainnya yaitu Kelompok Kerja Bidang Pengurangan Penggunaan Minyak Bumi, Kelompok Kerja Bidang Eksplorasi Minyak Bumi dan Gas Bumi, Kelompok Kerja Bidang Optimasi Pemanfaatan Gas Alam, Kelompok Kerja Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta Tim Dukungan Kelompok Kerja.

Kelompok Kerja Bidang Pengurangan Penggunaan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan upaya mengurangi penggunaan minyak bumi untuk mencegah semakin meningkatnya impor dengan melakukan penjabaran konsep program dan pemberian bimbingan pada tahap inisiasi program biodiesel lebih tinggi dari B30, program Crude Palm Oil(CPO) ke gasoline dan avtur, program gas alam ke methanol untuk pengganti fuel (kendaraan, kapal, dan Boiler), serta program konversi diesel ke gas alam.

Kemudian melakukan pendampingan dan membimbing pelaksanaan kajian terkait pasokan CPO, balk CPO rakyat maupun CPO industri,dan keterkaitannya dengan ekspor, kemungkinan penggunaan ethanoluntuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga kajian pasokan ethanoltermasuk mengenai pasokan ethanol di dalam negeri dan melakukan kajian rencana industri kedepan dengan upaya untuk pengurangan impor minyak bumi.

Sementara Kelompok Kerja Bidang Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan upaya untuk peningkatan cadangan minyak bumi dengan, melakukan penjabaran konsep program dan pemberian bimbingan pada tahap inisiasiuntuk program eksplorasi minyak bumi.

Kelompok kerja ini juga bertugas melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kajian terkait organisasi implementasi percepatan eksplorasi minyak bumi di68 (enam puluh delapan cekungan; dan inisiasi kemitraanndengan pihak asing untuk percepatan eksplorasi minyak bumi di 68 (enam puluh delapan)cekungan.

Selanjutnya melakukan upaya untuk meningkatkan cadangan gas bumi dengan melakukan penjabaran konsep program dan pemberian bimbingan pada tahap inisiasi untuk program eksplorasigas bumi dan melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kajian terkait percepatan eksplorasi skala besar seperti yang dilakukan di Lapangan Sakakemang, Andaman, Natuna, Indonesia Deepwater Development dan Masela, penyusunan organisasi implementasi percepatan eksplorasi gas bumi di 68 cekungan; dan inisiasi kemitraan dengan pihak asing untuk percepatan eksplorasigas bumi di 68 cekungan tersebut.

Kelompok Kerja lainnya adalah Bidang Optimasi Pemanfaatan Gas Alam yang mempunyai tugas melakukan upaya untuk pemanfaatan surplus gas alam dan mengantisipasi defisit gas alam.

Kelompok kerja ini juga bertugas melakukan penjabaran konsep program dan pemberian bimbingan pada tahap inisiasi berupa program percepatan infrastruktur pipanisasi (termasuk pipa gas dari ruas West Natuna Transportation System(WNTS) ke Pemping, Sei Mangke ke Dumai, Cirebon ke Semarang, pipanisasi Cirebon ke Muara Bekasi, pipanisasi di Pulau Kalimantan, dan pipanisasi di Pulau Sulawesi), Liquefied Natural Gas (LNG) receiving terminal di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Selain itu juga program pemanfaatan gas alam untuk industri hilir(petrokimia) dan program Compressed Natural Gas (CNG)Isotank dan Mini LNG Transport untuk distribusi ke industri, perumahan, dan kemungkinan penggunaannya untuk perkapalan.

Kelompok Kerja Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (EBT) mempunyai tugas melakukan upaya untuk pemanfaatan pembangkitan dan pasokan listrik yang berlebih di Pulau Jawa dengan melakukan penjabaran konsep program dan pemberian bimbingan pada tahap inisiasi untuk optimalisasi pasokan listrik untuk smelter dengan pemanfaatan surplus energilistrikpada neraca daya sistem kelistrikan PT PLN (Persero) termasuk melihat opsirelokasi pembangkit atau pabrik smelter.

Kemudian penggunaan EBT untuk mencapai 100%(seratus persen) rasio elektrifikasi pada lokasi 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) dengan program Renewable Energy Based Economic Development (REBED), termasuk Phase-3 dari program konversi dieselke gas alam, penggunaan EBT skala besar untuk menciptakan pertumbuhan industri dalam upaya untuk menghasilkan produk global dengan skema Renewable Energy Based Industrial Development (REBID), termasuk menyusun solusi atas kendala pasokan (demand) dan keekonomian tarif listrik.

Tugas lain dari kelompok lerja ini adalah membangun interkoneksi antar pulau khususnya Pulau Jawa-Pulau Bali, Pulau Sumatra-Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan-Pulau Sulawesi. Lalu program efisiensi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik untuk mencapai target tarif listrik Indonesia terbaik di Asia Tenggara; dan program sepeda motor listrik dengan produksi baterai di dalam negeri.

Selain itu, Kelompok Kerja Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kajian terkait relokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, relokasiPLTU pabrik smelterke lokasi di Pulau Jawa yang pasokan listriknya berlebih, 100% Rasio Elektrifikasidalam program RE BE D, demand creation seperti PLTA di Kalimantan Utara dengan Program REBID, interkoneksi antar pulau khususnya Pulau Jawa-Pulau Bali, Pulau Sumatra-Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan-Pulau Sulawesi, bisnis model PT PLN Persero dalam menjaga kesehatan dan kesinambungan perseroan dalam jangka panjang, yang efektif, efisien, kompetitif, berkualitas dan handal derta

produksi baterai di dalam negeri, khususnya untuk sepeda motor dan juga penggunaan sepeda motor listrik di Indonensia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas atau Koordinator Kelompok Kerja melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan atau instansi lain terkait pelaksanaan tugas, menyelenggarakan rapat koordinasi, focus group discussion, dan atau sosialisasi terkait pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas.

Masa kerja Gugus Tugas (Task Force) Ketahanan Energi dan Pemanfaatan Energi terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Sementara semua biaya yang diperlukan Gugus Tugas (Task Force) dalam melaksanakan tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unit Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020, anggaran instansi lain dan anggaran Badan Usaha secara proporsional. (adi)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *