Harga Gas Industri Dalam Negeri Sulit Turun dengan Skema Mekanisme Pasar Harga Gas Industri Dalam Negeri Sulit Turun dengan Skema Mekanisme Pasar
Jakarta, Situsenergy.com Pengamat ekonomi dari AEPI, Salamuddin Daeng mengatakan, harga gas industri di dalam negeri akan sulit diturunkan dengan mekanisme pasar, sehingga harus ada... Harga Gas Industri Dalam Negeri Sulit Turun dengan Skema Mekanisme Pasar

Jakarta, Situsenergy.com

Pengamat ekonomi dari AEPI, Salamuddin Daeng mengatakan, harga gas industri di dalam negeri akan sulit diturunkan dengan mekanisme pasar, sehingga harus ada kebijakan pemerintah untuk mengatur batas tertinggi harga gas yang dijual ke Industri.

Namun kata dia, harus ada subsidi atas biaya yang ditangung PGN, karena jika harga gas PGN hanya diturunkan dengan dasar perintah Presiden tanpa ada subsidi, maka BUMN gas ini harus menalangi subsidi dengan dana hasil utang.

“Kalau ini berlanjut dalam jangka panjang, maka PGN pasti bangkrut, mengingat utang sudah banyak untuk bangun jaringan gas. Ironisnya harga hulu tetap tinggi sementara PGN tidak punya gas sendiri. Jadi kalau pemerintah menetapkan penurunan harga maka harus memfasilitasi  juga negosiasi harga dengan perusahaan hulu migas,” kata Daeng di Jakarta, Jumat (07/2/2020).

Menurutnya, jika ada kebijakan pemerintah untuk menurunkan subsidi harga gas dalam negeri atau dengan mengatur agar perusahaan hulu menjual harga gas murah kepada PGN maka harga gas industri mungkin bisa ditekan. “Harga gas murah merupakan prasyarat utama industri nasional bisa bagkit lagi dari keterpurukan. Selain kebijakan lain, seperti perijinan, perpajakan dan berbagai jenis pungutan harus diminimalisir agar perusahaan bisa bernafas kembali,” tukasnya.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara produsen gas alam dan LNG terbesar di dunia, bahkan merupakan negara ekaportir LNG lima terbesar di dunia.

Sementara harga gas di Indonesia diatur atau ditetapkan melalui kontrak, baik kontrak antara PGN sebagai perusahaan distributor gas dengan perusahaan hulu maupun kontrak antara PGN dengan industri konsumen gas.

“Sedangkan harga gas paling mahal di Indonesia adalah yang harus dibayar oleh PLN yakni mencapai  USD 13-14 per MMBTU dan inilah yang membuat pembangkit gas sangat mahal, dan menjadi beban PLN selanjutnya konsumen,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, mahalnya harga gas disebabkan harga jual perusahaan hulu gas baik Pertamina hulu, maupun kontraktor swasta hulu migas lainnya (paling dominan-red) yang mematok harga gas hulu berkisar antara USD 7-9 per MMBTU.

Ironisnya, kata dia, walaupun harga gas alam internasional mengalami penurunan, ternyata harga gas di hulu dalam negeri tetap bertahan pada harga gas yang mahal. “Akibatnya harga gas yang didistribusikan PGN menjadi mahal. Walaupun PGN sendiri mengambil margin sangat kecil, sehingga kurang signifikan sebagai sumber dana bagi pengembangan PGN,” kata dia.

Padahal di sisi lain, harga gas LNG yang diekspor Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang dijual di dalam negeri. “Semua ini terjadi karena kebijakan pemerintah dan kontrak lama yang kurang adil,” ucapnya.

Hal ini tentu saja membuat perusahaan distribusi gas di dalam negeri seperti PGN sangat sulit mendapatkan keuntungan atau mengakumulasi keuntungan untuk dana investasi. “Akibatnya PGN mengandalkan utang untuk membangun jaringan gas (jargas). Ini akan membawa dampak buruk terhadap keuangan PGN dalam jangka panjang,” pungkasnya.(adi)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *