IRESS : Lawan Rencana Revisi Peraturan Sektor Minerba Oligarkis! IRESS : Lawan Rencana Revisi Peraturan Sektor Minerba Oligarkis!
Jakarta, SitusEnergy.com Ibarat memancing di air keruh, saat masyarakat tercekam menghadapi wabah virus Covid-19, awal Maret 2020 Kementrian ESDM justru menerbitkan Permen ESDM No.7/2020... IRESS : Lawan Rencana Revisi Peraturan Sektor Minerba Oligarkis!

Jakarta, SitusEnergy.com

Ibarat memancing di air keruh, saat masyarakat tercekam menghadapi wabah virus Covid-19, awal Maret 2020 Kementrian ESDM justru menerbitkan Permen ESDM No.7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Pertambangan Minerba yang memihak swasta dan asing.

Permen ESDM No.7/2020 tersebut berisi ketentuan yang melanggar UUD 1945, TAP MPR No.IX/2001 dan UU Minerba No.4/2009. Oleh sebab itu Menteri ESDM dianggap telah dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga layak untuk segera diproses secara hukum!

Saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas RUU tentang Perubahan UU No.4/2009 dan juga RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, pemerintah pun sedang memeroses Revisi Ke-6 PP No.23/2010. Namun karena penyelesaian RUU dan RPP berpotensi terkendala di satu sisi, serta di sisi lain, guna mengakomodasi kepentingan dan desakan para konglomerat kontraktor Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang kontraknya akan segera berakhir, maka pemerintah proaktif dan patut diduga terlibat KKN menerbitkan Permen ESDM No.7/2020.

Salah satu ketentuan prinsip yang tercantum dalam Permen Esdm No.7/2020 adalah Pasal 111 yang berbunyi: Dalam rangka menjamin pelaksaanaan kegiatan usaha mineral dan batubara serta iklim usaha yang kondusif, Menteri dapat menetapkan ketentuan lain bagi pemegang IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi Kontrak Karya (KK) dan PKP2B. Dengan Pasal 111 Permen ESDM No.7/2020 ini, seluruh kontraktor KK dan PKP2B otomatis akan mendapat perpanjangan kontrak dalam bentuk IUPK.

Padahal menurut UU Minerba No.4/2009 jika kontrak KK dan PKP2B berakhir, pemerintah berwenang untuk tidak memperpanjang kontrak. Seluruh wilayah kerja (WK) tambang yang dikelola kontraktor harus dikembalikan kepada negara.

“Negara berkuasa penuh atas WK tambang, yang kemudian dirubah menjadi wilayah pencadangan negara (WPN). Pengelolaan lebih lanjut atas WPN sudah pun telah diatur pada Pasal 75 UU No.4/2009,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resourcess Study (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Ayat 3, dan 4 Pasal 75 UU No.4/2009 menyatakan bahwa: (3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK; (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

“Oleh sebab itu, sesuai konstitusi, kepentingan strategis negara, kebutuhan ketahanan energi, dan keadilan distribusi penerimaan negara bagi seluruh rakyat, maka pemerintah seharusnya menunjuk langsung BUMN dibanding melakukan tender,” tegasnya.

Dengan memberi perpanjangan langsung melalui penerbitan Permen ESDM No.7/2020, kata Marwan, pemerintah tidak saja menggagalkan hak konstitusional BUMN, tetapi juga dengan sengaja menghilangkan proses tender WPN yang berpotensi menambah penerimaan negara.

“Dengan gagalnya BUMN mengelola, maka potensi rakyat memperoleh distribusi penerimaan yang lebih besar, adil dan merata juga telah dengan sengaja dieliminasi oleh Pemerintahan Jokowi,” tuturnya.

Disamping itu, Permen No.7/2020 juga melanggar Pasal 83, Pasal 169 dan Pasal 171 UU Minerba No.4/2009. UU Minerba tidak mengenal adanya skema perpanjangan KK/PKP2B secara otomatis. Pemerintah berargumentasi hak perpanjangan otomatis kepada kontraktor PKP2B dengan merujuk Pasal 47, 169 dan 171 UU Minerba No.4/2009, Pasal 30 Amandemen PKP2B, Pasal 112 PP No.23/2010 dan Pasal 112 PP No.77/2014. Ternyata dalam hal ini terjadi manipulasi penggunaan kata “dapat” pada Pasal 47 UU Minerba No.4/2009.

Sesuai tata urutan perundang-undangan Pasal 7 UU No.12/2011 posisi Permen ESDM jauh lebih rendah dibanding posisi UU. Oleh sebab itu otomatis dasar hukum “perpanjangan otomatis” batal demi hukum. Apalagi, jika mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, TAP MPR No.IX/2001 tentang Pengelolaan SDA. Maka, Permen ESDM No.7/2020 ini sudah sangat jelas bertentangan dengan konstitusi, melanggar undang-undang, merampas hak rakyat untuk memperoleh pendapatan yang lebih adil dan merata melalui pengelolaan minerba oleh BUMN. (SNU/rif)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *