Mencari Opsi Terbaik Untuk Menurunkan Harga Gas Untuk Industri Mencari Opsi Terbaik Untuk Menurunkan Harga Gas Untuk Industri
Oleh : M Ibnu Fajar Presiden Jokowi pada rapat terbatas tentang harga jual gas bumi telah memberikan 3 opsi guna menurunkan harga gas bumi... Mencari Opsi Terbaik Untuk Menurunkan Harga Gas Untuk Industri

Oleh : M Ibnu Fajar

Presiden Jokowi pada rapat terbatas tentang harga jual gas bumi telah memberikan 3 opsi guna menurunkan harga gas bumi untuk Industri, yaitu impor gas dengan harga murah, pengurangan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dari subsektor gas bumi sebesar $ 2,2 per MMBTU atau menerapkan DMO (Domestic Market Obligstion).

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam pernyaatannya beberapa waktu lalu telah memberi sinyal bahwa kemungkinan pemerintah akan mengambil opsi DMO sebagai upaya menurunkan gas industri sehingga diharapkan industri akan mendapatkan sumber energi yang lebih murah.

Ketiga opsi tersebut diatas tentu ada kelebihan dan kekurangannya, opsi DMO dianggap sebagai opsi yang paling sedikit dampak negatifnya. Namun, apakah hanya ketiga opsi tersebut yang saat ini bisa diambil oleh pemerintah? Apakah tidak ada opsi lain yang lebih _reasonable_ bagi para pemangku kepentingan gas bumi nasional? Opsi apapun yang dipilih oleh pemerintah adalah merupakan jalan keluar dari persoalan mahalnya harga gas bumi di Indonesia. Opsi-opsi ini jangan sampai ini dianggap seolah-olah hanya merelokasi persoalan, namun menimbulkan persoalan di subsektor lainnya.

Sebenarnya DMO telah di terapkan di sub sektor batubara dengan tujuan yang berbeda dengan opsi DMO untuk gas bumi. Tujuan penerapan DMO batubara adalah agar produsen batubara berkewajiban untuk memasok kebutuhan batubara negeri, kemudian sisanya di ekspor. Ini terjadi karena pengusaha batubara lebih tertarik untuk mengekspor produknya dengan harga jual internasional yang lebih tinggi ketimbang memasok batubara di dalam negeri dengan harga jual yang lebih rendah. Jelas ini sangat berbeda dengan tujuan DMO gas bumi dimana harga dalam negeri dianggap lebih tinggi dibandingkan negara lain sehingga DMO gas bumi mewajibkan produsen gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan harga jual maksimal $ 6 per MMBTU sampai di tangan konsumen industri.

Produsen gas bumi yang notabene adalah KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) hulu migas dan para trader gas bumi jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding perusahaan tambang dan trader batubara, maka apabila DMO gas bumi diterapkan dikawatirkan akan menyebabkan penurunan kinerja finansial perusahaan tambang batubara dan trader gas bumi karena. Hal ini akan menimbulkan persoalan baru yaitu menurunnya gairah investor migas, khususnya gas bumi.

Untuk menurunkan harga gas bumi sehingga didapatkan harga yang kompetitif untuk konsumen industri dapat dicari opsi lain selain opsi DMO ataupun opsi diluar yang telah diajukan oleh Presiden.

Opsi PSO (Public Service Obligation

Dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM) khususnya jenis gasoline ron 88 pemerintah melalui Perpres 191 tahun 2014 sebenarnya telah menerapkan kebijakan PSO atau penugasan kepada badan usaha niaga umum untuk menyalurkan BBM dengan harga sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Kebijakan PSO ini dapat juga diterapkan untuk penyaluran gas bumi yang sebenarnya telah diatur dalam Perpres 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Pada pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa “dalam hal harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi dan harga gas bumi lebih dari $6/MMBTU, menteri dapat menetapkan harga gas bumi tertentu” , ini dapat menjadi dasar peraturan perundangan dalam penerapan PSO atau penugasan penyaluran gas bumi oleh pemerintah.

Melalui penerapan PSO dapat mempersempit lingkup penetapan harga gas bumi hanya kepada badan usaha penerima penugasan saja, sehingga produsen atau trader gas yang lainnya masih dapat melakukan kegiatan niaga gas bumi sesuai harga keekonomian.

Opsi Revaluasi Asset Sumur Produksi

Opsi ini memerlukan keikhlasan yang tinggi dari pemangku kepentingan sub sektor hulu migas karena hal ini terkait dengan penurunan _lifting cost_ di hulu migas. Lifting cost adalah istilah yang digunakan yang menggambarkan total biaya untuk mengeluarkan minyak dan gas dari dalam perut bumi ke permukaaan. Untuk industri manufaktur dikenal dengan Harga Pokok Produksi (HPP). Adapun komponen Lifting Cost dan HPP secara umum adalah sama, yaitu biaya operasional (Opex) dan biaya investasi (Capex). Dalam hal opsi revaluasi asset sumur produksi, adalah melakukan evaluasi ulang nilai depresiasi untuk investasi yang telah di keluarkan pada sumur migas yang masih berproduksi.

Harga gas bumi dipengaruhi oleh Lifting Cost , dan Lifting Cost dipengaruhi oleh nilai depresiasi asset. Jika nilai depresiasi asset sumur produksi khususnya yang telah berproduksi lebih dari 10 tahun di nilai ulang (revaluasi) maka akan mempengaruhi harga jual gas menjadi lebih murah. Tentu dampak dari revaluasi asset ini ada, sepertinya misalnya dampak terhadap penerimaan pajak, dampak terhadap penurunan nilai asset perusahaan dan lain-lain. Namun melihat tingkat urgensi untuk menurunkan harga gas bumi, sepertinya opsi revaluasi asset sumur produksi mudah dilakukan karena sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dengan tingkat resistensi yang relatif rendah dari para pemangku kepentingan gas bumi.

Opsi Substitusi Pemasok Ekspor Gas Bumi

Kontrak penjualan gas bumi Indonesia ke luar negeri adalah komitmen yang harus dipenuhi. Namun yang menjadi persoalan adalah kontrak harga jual gas bumi dengan pembeli di luar negeri lebih murah dibandingkan harga jual gas bumi dalam negeri padahal gas bumi berasal dari sumber yang sama, yaitu sama-sama berasal dari perut bumi Indonesia. Malah beberapa waktu lalu masyarakat sempat dikejutkan dengan adanya wacara bahwa Indonesia akan impor gas bumi dari Singapura. Ini lebih konyol lagi, bagaimana bisa Singapura yang miskin sumber daya alam khususnya migas menjadi pemasok kebutuhan energi Indonesia yang notabene memiliki sumber migas yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Namun, kita tidak perlu mempermasalahkan kenapa hal itu bisa terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana kontrak jual beli gas bumi dengan negara lain tetap dapat dilaksanakan sesuai komitmen dan disisi lain konsumen dalam negeri mendapatkan pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif, minimal sama dengan ketetapan Perpres 40 tahun 2016.

Substitusi pemasok ini sudah banyak dilakukan oleh pemasok bahan-bahan industri dengan syarat tidak merubah harga kontrak jual beli dan barang yang dipasok harus sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh konsumen sebagaimana tertera pada kontrak.

Opsi substitusi pemasok ekspor gas bumi ini mengambil pasokan gas bumi dari negara lain dengan harga yang lebih murah untuk dipasok ke negara pembeli gas bumi yang berkontrak jual beli dengan Indonesia.

Kemudian, sumber gas bumi di dalam negeri yang sedianya harus di ekspor guna memenuhi kontrak jual beli dapat dialihkan untuk memenuhi permintaan domestik dengan harga yang sama dengan harga ekspor. Tentu hal ini memerlukan kajian lebih lanjut sepertinya misalnya apakah negara pengimpor gas bumi dari Indonesia akan menerima substitusi sumber pasokan ini? Apakah spefisikasi gas bumi dari sumber pasokan luar negeri sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kontrak jual beli?

Sebagai ilustrasi guna memberikan gambaran yang lebih konkrit, penulis memberikan contoh perhitungan sebagai berikut:

Misal harga kontrak jual gas ekspor dari Indonesia ke luar negeri adalah $3/MMBTU (asumsi harga di hulu), sedangkan misal harga jual gas bumi dari Amerika $2.5/MMBTU (asumsi harga hulu) atau minimal sama dengan harga kontrak jual beli, maka sumber pasokan gas bumi dari Indonesia disubstitusi ke sumber pasokan dari Amerika sehingga sumber pasokan dari Indonesia dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keuntungan yang didapat adalah bahwa biaya transpor gas bumi yang berasal dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tentu lebih murah dibanding impor.

Namun konsekuensi dari opsi ini adalah berkurangnya penerimaan negara dari sektor migas, neraca perdagangan migas akan defisit karena kewajiban membayar pembelian gas dari sumber pemasok luar negeri. Di sisi lain keuntungan diterapkannya opsi ini adalah industri manufaktur akan menggeliat kembali karena mendapatkan pasokan gas bumi dengan harga kompetitif dan berkesinambungan. Hal ini akan memacu peningkatan eskpor produk hasil manufaktur dan industri sehingga ekonomi akan tumbuh dengan cepat.[•]

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *